Menu Masuk
Nama Pengguna :
Kata Kunci :
  
    Beranda

    English

     

    KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

    DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

     

     

    Kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir/kreativitas manusia untuk menghasilkan suatu karya atau produk, yang berpotensi memiliki nilai ekonomi atau nilai komersial yang tinggi. Mengingat bahwa proses berpikir dan berkreasi dalam menghasilkan suatu karya/produk tentunya membutuhkan dukungan dana, tenaga, dan waktu yang memadai, pada tempatnya dan selayaknyalah kiranya bila kreator atas karya intelektual dapat memperoleh penghargaan yang sesuai. Penghargaan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - yang bersifat eksklusif - memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu bagi pemilik kekayaan intelektual.

    Secara umum, disadari bahwa tersedianya layanan atas sistem HKI yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana akurat, dan ekonomis sangatlah diharapkan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) sistem HKI. Dalam upaya menyediakan layanan yang ideal itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kemenkumham), cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) telah menempuh berbagai upaya di antaranya adalah dengan menyiapkan aplikasi "Pengajuan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara Elektronik yang saat ini baru hanya dapat diakses oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham. Dengan digunakannya aplikasi dimaksud, berkas permohonan HKI yang diajukan melalui Kanwil dapat secara efektif dan efisien diproses oleh Kanwil untuk diteruskan dan diproses lebih lanjut oleh DJHKI. Aplikasi tersebut berbasis web sehingga dapat diakses secara online. Aplikasi tersebut juga dikenal dengan istilah aplikasi E-FILING HKI (electronic filing HKI), yang saat ini hanya dapat diakses dan digunakan oleh pejabat dan staf Kanwil dan DJHKI yang berkompeten.

    Dimaklumilah kiranya bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan aplikasi dimaksud merupakan salah satu upaya Kemenkumham cq. DJHKI yang didukung oleh seluruh Kanwil dalam menindaklanjuti instruksi Presiden mengenai e-government. Mengingat pentingnya mengupayakan tersedianya layanan pengajuan permohonan HKI yang efektif dan efisien, dukungan sepenuhnya dari jajaran DJHKI dan Kanwil sangatlah diperlukan agar aplikasi yang telah dibangun tersebut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

     



                                                                                                        

        Direktur Jenderal
    Hak Kekayaan Intelektual,



    Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H, M.H., FcB Arb.